Make your own free website on Tripod.com
logo gusdurnet

top.gif (1689 bytes)

spacer gif
spacer gif
spacer gif
 
halaman muka
politik
ekonomi
opini
klasik
gusduria
 

kontak redaksi »



spacer gif
spacer gif

Memahami (atau Tidak Memahami) Kebijakan Ekonomi Gus Dur

Oleh A. Tony Prasetiantono


I. Kabinet Mikro vs Makro

Sejak kabinet Gus Dur dibentuk, sebenarnya sudah banyak pendapat yang cenderung pesimis mengenai komposisi Tim Ekonomi. Hal yang paling fundamental dilontarkan adalah, kabinet ini tidak profesional dan tidak berpengalaman. Tidak profesional, dengan tolok ukur bahwa para menteri ekonomi pada umumnya latar belakang dan kompetensi ekonomi mikro (microeconomics). Bukan soal ijazah para menteri itu yang dipersoalkan, tapi soal kompetensi atau “kefasihan” mereka terhadap persoalan ekonomi makro (macroeconomics).

Bahwa Menko Ekuin Kwik Kian Gie mempunyai latar belakang ekonomi mikro (perusahaan) yang kuat, itu harus diakui. Karya terbaiknya adalah serial tulisan mengenai praktek jahat konglomerasi di Indonesia. Namun harus jujur diakui, bahwa ia tidak bisa dikategorikan “fasih” tentang ekonomi makro. Usulannya mengenai fixed exchange rate untuk mengikuti kisah sukses Malaysia, merupakan bukti betapa ia kurang begitu fasih tentang ekonomi makro. Malaysia memang bisa sukses menetapkan kurs US$1 = 3,8 ringgit, karena bisa memenuhi sejumlah prasyarat. Tapi situasi ekonomi Indonesia jelas jauh dari memadai untuk meniru kebijakan ini. Kaalau dipaksakan juga, cadangan devisa dan neraca pembayaran kita pasti akan jebol.

Sementara itu, Menkeu Bambang Sudibyo adalah sosok di balik sukses Program Magister Manajemen UGM. Ia juga merupakan doktor akuntansi yang benar-benar profesional dalam bidangnya (mumpuni). Namun persoalan manajemen Program MM-UGM dan bidang akuntansi, jelas merupaka arena yang sangat jauh berbeda dibandingakn bidang tugas seorang Menteri Keuangan, yang memerlukan kemampuan ekonomi makro dan fiskal. Saya justru akan “sangat memahami” bila Pak Bambang ditempatkan sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan BUMN. Beliau tmpak cukup paham dan “fasih” mengenai masalah BUMN (yang banyak mengandung aspek manajerial dan pengawasan), dibandingkan memaksakan diri menjadi Menkeu, yang nota bene mensyaratkan untuk banyak belajar mengenai aspek makro dan fiskal, yang selama ini praktis bukan area yang dikuasainya.

Pendek kata, karena kurangnya kompetensi dan pengalaman (pengalaman untuk menekuni bidang tugas barunya, bukan pengalaman menjadi menteri), maka para menteri-menteri itru harus belajar dengan keras. Sayangnya, karena permasalahan yang dihadapi memang berat, maka situasi yangdihadapi para menteri itu ibarat mahasiswa yang masih sibuk membaca dan mempelajari buku teks, sementara jadwal ujian sudah tiba. Dalam keadaaan normal, menteri-menteri itu boleh-boleh saja asyik belajar. Tapi sayangnya sekarang ini merupakan saat ujian (krisis) dan bukan lagi saatnya untuk belajar.

Peroalan menjadi kian rumit, karena agenda ekonomi pemerintah, seperti yang disepakati dalam butir-butir memorandum dengan IMF atau letter of intent (LoI), ternyata banyak menemui hambatan, karena para menteri asyik berpolitik. “perebutan” kekuasaan di BUMN antara Bambang Sudibyo dengan Laksamana Sukardi merupakan contoh, bagaimana persaingan politik itu benar-benar telah terjadi di arena ekonomi. Pengakuan eksplisit Laksamana Sukardi bahwa dikantornya ada dualisme kepemimpinan (antara Laksamana “melawan Rozy Munir) juga memperpanjang fakta, bajwa kabinet ekonomi memang tidak beres. Pengakuan ini kemudian berujung pada digantinya Laksamana dari posisi Meneg BUMNBagaimana mereka dapat menjalankan program-programnya yang sudah sedemikian berat, kalau masih harus ditambah dengan agenda tarik-menarik politik?

II. Lemahnya Sense of Crisis

Kabinet Ekonomi Gus Dur juga dianggap tidak memiliki sense of crisis. Ketika pemerintah masih kesulitan besar untuk memperbaiki nasib pegawai negeri dan guru, malah muncul kebijakan menaikkan gaji pejabat struktural secara tidak proporsional. Pertanyaannya sekarang, apakah kabinet ekonomi kita tidak mempunyai cukup visi makro, sehingga membuat kebijakan semacam itu?

Lazimnya, kebijakan fiskal (APBN) dimaksudkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Orang yang kaya dipajaki secara progresif, kemudian direalokasikan kepada orang miskin melalui instrumen APBN. Pengusaha ditarik pajak, kemudian dananya didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Namun di tangan Kabinet Ekonomi Gus Dur, kenaikan tunjangan struktural secara drastis justru akan menyebabkan jurang perbedaan kaya-miskin semakin menganga. Bayangkan jika kenaikan gaji guru hanya Rp 64.500, sedangkan kenaikan tunjangan struktural eselon I sebesar Rp 9 juta, yang berarti perbedaan sebesar 1 berbanding 150! Inilah ironi besar, bahwa APBN telah menjadi instrumen kebijakan yang memperburuk disparitas distribusi pendapatan, bukan mempersempitnya.

III. Capital Flight dan Investasi Asing

Gus Dur juga banyak dikritik, karena terlalu sering “keluyuran” ke luar negeri. Memang ada hasilnya dia banyak pergi, misalnya dukungan internasional yang menjadi sangat kuat. Dari sisi ekonomi, road show ini juga banyak benarnya, karena salah satu persoalan terbesar dalam krisis ekonomi Indonesia adalah terlalu banyaknya bleeding berupa capital flight. Menurut catatan Bank Indonesia, selama tiga tahun krisis ini telah terjadi capital flight sebesar US$ 75 milyar. Pengertian capital flight dibedakan dari capital outflow. Jika capital outflow merupakan pindahnya modal dari Indonesia ke luar negeri karena semata-mata pertimbangan ekonomi-bisnis, sedangkan capital flight adalah larinya modal dari Indonesia ke luar negeri karena dorongan motivasi non-ekonomi, yakni politik. Situasi di dalam negeri yang tidak aman dan tidak stabil secara politik, merupakan alasan kuat untuk melarikan modal ke luar negeri. Pada 1997, baru terjadi capital flight US$ 10 milyar. Puncaknys terjadi pada 1998, dengan US$ 35 milyar. Sedangkan pada 1999, jumlahnya US$ 30 milyar. Capital flight di sini merupakan gabungan antara modal milik orang Indonesia (WNI) maupun asing (WNA).

Selain berusaha untuk mengembalikan capital flight, sisi positif lain dari kepergian Gus Dur ke luar negeri, adalah upayanya untuk menggandeng investor asing, terutama Cina (overseas Chinese), Jepang, dan Yahudi. Harus diakui, visi ini kendati pernah dianggap Dr. Hadi Soesastro sebagai “simplifikasi masalah”, menurut saya sudah on the right track. Seperti pernah digambarkan oleh buku John Naisbitt (Global Paradox dan Megatrend Asia), negara-negara China kini merupakan pemilik cadangan devisa terbesar di dunia. Mereka adalah Cina daratan (cadangan devisa US$140 milyar), Hongkong (US$ 80 milyar), dan Taiwan (US$ 100 milyar). Potensi ekonomi besar ini tidak perlu di lawan, namun justru dirangkul agar capital flight kembali, dan investasi asing mengalir masuk. Sedangkan kelompok Yahudi, yang banyak direpresentasikan atau dipersonifikasikan pada diri George Soros, juga sangat strategis untuk menarik simpati dan dukungan Amerika. Namun demikian, upaya Gus Dur ini belum cukup sukses. Sebagaian dana capital flight kini memang sduah kembali, tetapi tidak ada laporan yangpasti mengenai jumlahnya secara akurat. Sedangkan investasi asing (PMA) yang sduah masuk dilaporkan US$ 800 juta. Angka ini jelas relatif kecil. Mengapa? Karena sebagus apapun road show Gus Dur di luar negeri, hal itu ternyata belum diikuti dengan condusiveness di dalam negeri. Para calon investor masih menghadapi instability, uncertainty, dan uncecurity di wilayah politik, sehingga bisa dimengerti bila mereka lebih memilih wait and see saja.

IV. Pergantian Menteri

Seringya Gus Dur mengganti menteri, bagi saya hanyalah sebuah konfirmasi bahwa memang benar bahwa kabinet ini sejak awal memang lemah, karena dibentuk bukan berdasarkan keahlian (profesionalisme), namun dilatarbelakangi oleh “bagi-bagi kekuasaan” (power sharing). Banyak orang yang ditempatkan secara keliru. Akibatnya menteri-menteri itu harus bekerja keras untuk mempelajari bidang barunya. Karena itu wajar bila menteri-menteri itu diganti oleh orang yang lebih profesional di bidang tersebut. Yang celaka adalah, jika masuknya menteri baru lebih didasarkan pada kedekatan hubungan, dan bukan profesionalisme, hal itu tidak memperbaiki  keadaan. Masuknya Rozy Munir, terasa lebih kental nuansa KKN-nya dibandingkan nuansa profesionalisme. Padahal di luar Rozy, masih banyak orang lain yang cocok berada di posisi itu. Saya khawatir, pergantian menteri hanya akan menjadi tradisi Gus Dur yang berkepanjangan, namun sia-sia.**

(Sumber: Makalah disampaikan pada  Diskusi Memahami Gus Dur, yang diselenggarakan dalam rangka HUT The Jakarta Post, di Yogyakarta 1 Mei 2000).

 

 

GusdurNet | 2000
webmaster@gusdurnet.com