Make your own free website on Tripod.com
logo gusdurnet

top.gif (1689 bytes)

spacer gif
spacer gif
spacer gif
 
halaman muka
politik
ekonomi
opini
klasik
 

kontak redaksi



spacer gif
spacer gif
Sri Adiningsih, Pengamat Ekonomi UGM
DPR Sebaiknya Berikan Kepastian untuk Tidak Melakukan Impeachment


Tanggapan Anda tentang kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi?

Pada awal pemerintahan ini terbentuk sampai kuartal I 2000, kita  masih mempunyai optimisme yang tinggi bahwa proses recovery economi itu bisa berjalan cepat dan akan dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis, dan kita lepas dari supervisi IMF, memenuhi kewajiban internasioanal, sehingga tidak perlu lagi melakukan restrukturisasi hutang, Paris, Club London Club.
Tumbuh posoitif, inflasi yang relatif rendah, IHSG, keprcayaan pasar dan investor, sehingga saat itu mood kita bagus, ini adalah momentum perbaikan. Tapi kemudian yang terjadi, tim ekonomi Indonesia-pemerintah dan BI- tidak bisa memanfaatkan momentum itu.
Mereka cenderung melakukan kesalahan yang sama seperti pemerintah sebelumnya. Tidak banyak yang berbeda pada saat ini. Contoh kecil kalau kita ngurus KTP apa berubah,  polisi nyemprit perilaku  polisi apa berubah? Demikian pula keluhan para pengusaha, pemempatan pejabat dengan nuansa KKN, dan tentu saja conflict of interest antar kelompok, juga penegakan hukum yang tidak jelas.

Conflict of interest kan sudah nampak pada awal terbentuknya pemerintah?  
Iya, tapi belum kelihatan bahwa KKN dan juga masalah-masalah yang lain akan nampak kembali karena saat itu cenderung hati-hati. Pada saat itu kepercayaan juga relatif tinggi karena legitimasi terhadap pemerintah. Memang saat itu restrukturisasi berjalan lamban, namun kepercayaan itu ada. Kini muncul SP3 Texmaco, Pak Harto yang tidak juga ada titik terang, demikian juga  Bank Bali dan lain-lainnya.
Sudah lamban, ditambah kepercayaan yang menurun. Terutama tercermin pada saat terjadi penundaan dana dari IMF. Investasi tidak segera masuk, meski banyak yang menjanjikan, rupiah dan IHSG turun.

Itu terjadi justru pada saat presiden turun tangan sendiri menangani masalah ekonomi?
Kalau kita evaluasi, meskipun betul pemerintah telah memilikki banyak team  dan presiden telah memimpin sendiri tim ekonomi, tetapi sulit sekali mengembalikan kepercayaan pasar. Apalagi menjelang sidang umum yang tampaknya kan banyak menimbulkan ketidakpastian yang besar lagi. Semuanya akan memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia. Meskipun sebenarnya ketika kemarin IMF mempercepat pencairan dananya,17 Mei,  dan rupiah menguat lagi dapat dijadikan momentum baru, tapi pemerinttah sendiri tidak memberikan signalnya secara kuat. Mundurnya Gus Im  (Hasyim Wachid) is a good news, tapi SP3 Texmaco keluar. Itu kan membuat orang semakin berpikir, pemerintah ini punya komitmen  nggak dalam memberantas KKN, ini kan kurang jelas. Potret  Indonesia di mata pasar atau pun masyarakat internasional menjadi buram lagi.

Momentum  apa lagi yang akan dijadikan pijakan recovery, mungkin setelah sidang umum?
Sebenarnya mulai sekarang bisa. Sekarang memang menjadi semakini sulit. Sekarang masalahnya menjadi kompleks sehingga masalah sosial ekonomi keamanan menjadi rumit, jadi harus dibreakdown lagi. Tidak mudah bagi pemerintah sendiri untuk mengatasinya. Perlu dukungan dari Bank Indonesia dan juga DPR dan MPR

Dalam bentuk apa?
Dalam masalah sosial politik  dan keamanan misalnya, dukungan DPR dan MPR sangat diperlukan. Sekarang sebenarnya bisa saja memberikan arah yang jelas pada pasar misalnya dengan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada impeachment dan kejelasan yang lain. Meski kondisi ekonomi mulai agak menurun namun komitemn dari DPR ini penting sekali dan memberikan kepastian sosial politik dan keamanan. Ini necessary condition, yang tentu saja belum cukup. Pemerintah dengan BI harus saling bahu membahu.

Secara singkat apa sebenarnya yang menyebabkan proses ini tidak berjalan dengan semestinya?
Ketidak beresan kinerja ekonomi lebih banyak di sebabkan oleh politisasi, conflict of interest, dan tim ekonomi yang tidak solid.

Ketidaksolidannya di mana?
Seseorang yang baik pada satu bidang tertentu belum tentu baik pada bidang yang lain. Seorang kolumnis dan pengamat belum tentu cocok menjadi menteri koordinator. Demikian juga seorang politikus belum tentu cocok untuk menduduki jabatan menteri bidang ekonomi.

Mungkin tidak kalau saat ini terjadi penggantian menteri lagi bila dilihat dari kemungkinan tanggapan pasar?
Mungkin saja kenapa tidak, asal tidak ada bau KKN, berdasarkan profesionalime, serta memenuhi fit and proper test saya rasa tidak ada masalah.


Tentang mundurnya Hasyim Wachid dari BPPN, Sri Adiningsih yang juga anggota Tim Ombudsman BPPN ini menyatakan menyambut dengan baik dan menghargai sangat menghargainya, mengingat kontrovesri yang muncul akibat masuknya Gus Im ke BPPN. Berikut petikannya:

Apakah mundurnya Gus Im dari BPPN adalah salah satu hasil tekanan yang dari Tim Ombudsman BPPN?
Bukan begitu, tapi kita menerima dan menghargai sekali, bahwa di tengah kontroversi nasional dan internasional Gus Im bersedia mundur.
Karena sesungguhnya kontrovesri itu merugikan Indonesia, BPPn dan Gus Dur sendiri. Meski sebenarnya dia sebagai keluarga presiden juga punya hak sama seperti warga lainnya untuk bekerja di mana saja. Oleh karenanya dengan ini kita menhargai Gus Dur dan Gus Im karena telah merelakan adiknya dan dirinya untuk mendur dari BPPN.

Meski menurut klaim Gus Im, dengan masuk ke BPPN dirinya justru mampu mendatangkan para debitor nakal yang selama ini tidak bisa disentuh?
Karyawan BPPN itu beragam. Di sana ada bagian forensik, dimana intel atau sejenisnya diperlukan, termasuk orang seperti Gus Im. Hanya saja karena dia adik presiden, maka menjadi kontroversi. Meski nilai tambahnya ada, seperti kata Ketua BPPN, tapi dibanding dengan kerugian yang muncul karena nama baik presiden sebagai orang yang diharapkan memberantas KKN serta ekonomi Indonesia dipertaruhkan, maka mundurnya Gus Im tetap dinilai lebih baik. Kalau mau membantu bisa saj Gus Im tidak dalam kedudukan resmi sebagai penasehat Ketua BPPN. Bisa juga secara informal.

Sri Adiningsih adalah Anggota Tim Ombudsman BPPN, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Msi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

 

 

GusdurNet | 2000
webmaster@gusdurnet.com