Make your own free website on Tripod.com
logo gusdurnet

top.gif (1689 bytes)

spacer gif
spacer gif
spacer gif
 
halaman muka
politik
ekonomi
opini
klasik
 

kontak redaksi



spacer gif
spacer gif

Memahami Gusdur?

Oleh Arief Budiman


Acara diskusi yang digelar oleh Jakarta Post pada 25 April lalu berjudul “Memahami Gus Dur”. Ketika dilangsungkan tanya jawab, seorang peserta menanyakan, “Mengapa kita saja yang harus berusaha memahami Gus Dur? Mengapa Gus Dur tidak berusaha memahami kita? Pertanyaan ini segera mendapat sambutan yang gegap gempita.

Ketika Gus Dur berhasil menduduki kursi kepresidenan, memang banyak orang yang merasa lega dan menaruh harapan besar kepadanya. Betapa tidak? Gus Dur adalah kombinasi dari tiga faktor yang dalam sejarah jarang bisa bertemu. Dia orang yang cerdas dan maju pemikirannya, dia adalah seorang pemimpin Islam yang disegani, dan dia berhasil menjadi presiden.

Sebagai orang yang punya pandangan yang maju, Gus Dur punya komitmen yang tinggi terhadap demokrasi dan pluralisme. Sebagai seorang demokrat, dia percaya bahwa orang berhak punya pendapat yang berlainan. Inilah yang menyebabkan dia tetap mau mencabut ketetapan MPRS XXV/1966, yang melarang ajaran Marxisme-Leninisme. Bagi Gus Dur, pelarangan ini tidak demokratis. Sedangkan sebagai seorang pluralis, dia percaya benar bahwa minoritas punya hak hidup. Gus Dur melindungi minoritas Kristen dan Cina dari tekanan mayoritas Islam dan pribumi.

Sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama, Gus Dur diharapkan bisa memimpin umatnya untuk membawa bangsa ini menuju ke sebuah masyarakat yang lebih baik. Dipilihnya Megawati menjadi wakil presiden untuk memperkuat pemerintahan Gus Dur juga merupakan pencapaian politik yang besar karena massa kaum nasional pun bisa dibawa ke arah tujuan ini.

Calon pemimpin lainnya saya kira tidak punya kualitas seperti ini. Inilah yang membuat orang sukar melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Banyak orang berpikir, meskipun Gus Dur amburadul, orang-orang yang mungkin menggantikannya lebih amburadul.

Namun, akhir-akhir ini tingkah laku Gusdur sungguh-sungguh mengecewakan. Pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla tanpa alasan yang jelas, dan digantikannya mereka dengan orang-orang yang kualitasnya dianggap tidak sama baiknya, membuat banyak orang merasa kecewa. Ini karena (terutama) Laksamana dikenal sebagai seorang profesional yang jujur dan bersih. Perlu dicatat, orang-orang yang kecewa ini bukanlah “komplotan” yang punya ambisi pribadi mau menyingkirkan Gus Dur. Mereka adalah orang yang berusaha mendukung Gus Dur karena pandangan-pandangannya yang maju.

Kemudian sikap Gus Dur dalam menghadapi peristiwa Banser yang menduduki kantor Jawa Pos juga sangat mengecewakan. Bukannya secara keras menyesali tindakan anak buahnya yang sangat membahayakan kehidupan pers yang bebas ini, dia malah menuduh Jawa Pos terlibat dalam komplotan yang mau menjatuhkannya. Ini hanya karena Jawa Pos memberitakan bahwa adiknya, Hasyim Wahid, terlibat dalam praktek KKN, dan kemudian salah mengutip nama Hasyim Wahid menjadi Hasyim Muzadi, sang ketua NU.

Saya kira Gus Dur memang benar bahwa ada komplotan yang mau menjatuhkan dia. Tapi apakah ini sebuah masalah? Ini kan sesuatu yang wajar-wajar saja? Gus Dur tidak usah sesumbar mengeni hal ini sepanjang orang-orang yang mau mengganti Gus Dur itu tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara lain yang lemanggar hukum.  Kalau Gus Dur selalu mengaitkan setiap orang yang melakukan kritik terhadap dirinya sebagai "“komplotan yang mau menggulingkannya” dan kemudian Banser datang menyerbu, wah, kita benar-benar sedang memasuki era Orde Baru edisi kedua.

Saya masih ingat bahwa “Panglima Besar Revolusi/Mandataris MPRS/Presiden Seumur Hidup Soekarno” menuduh orang-orang yang mengkritiknya sebagai “kontrarevolusi, antek imperialisme Amerika Serikat dan Inggris, alat Nekolim dan Oldefos, yang mau menggulingkan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.” Pada zaman Soeharto, istilah tuduhan ini berganti menjadi “unsur-unsur subversi komunisme yang mau menggagalkan negara Pancasila dan mengganti Soeharto sebagai presiden.” Sekarang, Gus Dur tampaknya mau mengganti istilah ini dengan “komplotan yang mau mengganti Gus Dur.” Lalu, apa bedanya?

Memang harus dipahami juga bahwa dalam hal adanya keluarga atau orang yang dekat dengan Gus Dur yang tiba-tiba menduduki posisi penting, baik di lembaga negara maupun dalam perusahaan swasta, itu tidak berarti bahwa Gus Dur langsung terlibat dalam praktek KKN. Adalah kenyataan ada banyak orang, dalam rangka memperkuat posisinya atau untuk mendapatkan fasilitas bisnis, berusaha mendekati keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Gus Dur dan memberi mereka posisi. Orang-orang yang didekati ini bisa keluarga Gus Dur, petinggi di pesantren-pesantren, fungsionaris NU, atau teman-teman dekat Gus Dur lainnya. Semua ini “wajar” saja di  dunia yang serba bersaing dan orang mencari berbagai kesempatan. Orang yang berada di pusat kekuasaan dan keluarganya memang menghadapi banyak godaan.

Tapi wajar juga kalau ada harapan dari orang-orang yang bersimpati kepada Gus Dur supaya Gus Dur dapat mencegah semua ini. Paling sedikit sebuah pernyataan yang keras, yang menunjukkan bahwa dia marah dan tidak senang dengan praktek semacam ini, harus disuarakan oleh Gus Dur, bukan dengan menuduh adanya “kelompok” yang mau menjatuhkan dirinya. Kelompok ini memang ada dan justru karena itulah Gus Dur harus menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan segala macam praktek yang berbau KKN ini.

Harus diingat, dalam sebuah rezim otoriter, masalah politik adalah masalah tekanan dan kekerasan, sementara dalam sebuah sistem politik yang demokratis, masalah politik menjadi masalah komunikasi dan persepsi. Gus Dur harus memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadapnya. Sejak pemecatan Laksamana dan Jusuf Kalla, tampak jelas bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi macet dan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Gus Dur menurun secara cepat. Dengan selalu berbicara tentang “hak prerogatif” dan “adanya komplotan yang mau menyingkirkan dia”, apalagi ditambah dengan intimidasi Banser, tanpa terasa Gus Dur sedang tergelincir masuk ke dalam sebuah pemerintahan yang otoriter.

Semua ini harus secepatnya dicegah. Saya memang akan senang sekali kalau Gus Dur mau mengubah sikapnya. Tapi, ketimbang mengharapkan Gus Dur berubah, mungkin lebih baik kita memperkuat unsur-unsur masyarakat supaya bisa selalu mengontrol pemerintah. Demokrasi pada akhirnya kembali kepada bangkitnya kekuatan masyarakat untuk mengimbangi kekuatan negara. Demokrasi tidak bisa diandalkan kepada sang pemimpin karena demokrasi yang tidak berdasarkan kekuatan rakyat merupakan demokrasi yang rapuh.

Bagi saya, kemenangan Gerakan Reformasi 1998 bukanlah karena kita bisa mendudukkan Gus Dur dan Mega sebagai pemimpin negara ini. Tapi reformasi telah berhasil membangkitkan kekuatan rakyat atau people’s power kembali. Inilah yang harus dipertahankan. Siapa pun yang menjadi pemimpin nanti akan dikontrol oleh kekuatan rakyat ini. Hanya dengan begini, saya kira, bangsa ini bisa menghasilkan pemerintah yang selalu melyani kepentingan rakyatnya.

Apa yang harus kita lakukan kepada Gus Dur? Kalau kita tetap percaya kepada Gus Dur untuk memimpin bangsa ini, orang-orang yang dekat dan dihormati oleh Gus Dur, seperti para kiai senior dari kalangan pesantresn NU atau tokoh seperti Nurchlish Madjid, harus melakukan inisiatif untuk menyadarkan Gus Dur dari tindakan-tindakannya yang salah. Sedangkan orang-orang yang berada di kalangan luarnya harus senantiasa melakukan kritik terhadap segala tindakan yang salah ini, misalnya dalam hal pemecatan kedua menteri, persmasalah pengangkatan sang adik, Hasyim Wahid, serta sikap Gus Dur dalam persoalan Banser –Jawa Pos. Citra Gus Dur sangat dirugikan oleh peristiwa-peristiwa ini. Kalau Gus Dur gagal menyadari hal ini, dan karena itu “tidak mau repot” untuk berbuat sesuatu, mungkin ini merupakan tanda-tanda dari proses kejatuhannya.

Ya, memang benar, pada akhirnya kita harus berhenti mencoba memahami Gus Dur. Kini giliran Gus Durlah yang memahami kita, rakyat Indonesia, kalau dia mau terus mendapatkan kehormatan untuk memimpin bangsa ini.

Gus Dur, sebelum menjadi presiden, saya kenal sebagai seorang intelektual yang cerdas dan tajam. Apakah benar yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup? Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula dia mengorup pribadi sang pemimpin?

(Sumber: TEMPO, 21 Mei 2000)

 

 

GusdurNet | 2000
webmaster@gusdurnet.com