Make your own free website on Tripod.com
logo gusdurnet

top.gif (1689 bytes)

spacer gif
spacer gif
spacer gif
 
halaman muka
politik
ekonomi
opini
klasik
gusduria
 

kontak redaksi



spacer gif
spacer gif

24/05/00 
Ingin Mengganti Gus Dur, Boleh-boleh Saja


“Ada komplotan yang ingin menjatuhkan saya,” kata Gus Dur. Kata-kata ini dilontarkan oleh Gus Dur tidak hanya sekali saja. Lontaran Gus Dur ini sebagai reaksi terhadap berbagai kritik yang deras mengalir ke pemerintahannya. Memang, banyak sekali celah dari pemerintahan Gus Dur yang bisa menjadi peluru politik (meminjam istilah AS Hikam) untuk menyerang pelbagai kebijakannya. Nyatanya, banyak sekali langkah dan pernyataan Gus Dur yang kontroversial.

Orang pun kemudian menjadi rajin mengkritik. Sebagian dari kritik itu, terasa begitu menyengat bagi Gus Dur dan para koleganya. Di antaranya, bahkan menyangkut isu yang sangat sensitif : tuduhan KKN yang dilakukan oleh orang-orang dekat Gus Dur. Cerita-cerita miring di seputar kerabat Gus Dur ini semakin melengkapi berita buruk soal kinerja Gus Dur sebagai  pemimpin negeri, apakah itu di ranah politik maupun ekonomi.

Seperti kita tahu, Gus Dur menanggapi berbagai kritikan dan berita itu sebagai bagian dari “komplotan” yang ingin menjatuhkan pemerintahannya. Tentu saja, kisah pendudukan Jawa Pos oleh Banser NU merupakan bagian dari cara untuk menunjukkan rasa “tidak terima” terhadap berbagai sorotan media. Ini nyata dari pernyataan Gus Dur yang menganggap Jawa Pos juga merupakan bagian dari komplotan itu. “Saya tahu ini akalnya yang punya Jawa Pos,” tuduh Gus Dur dalam sebuah wawancara di televisi.

Kelompok, komplotan, atau apa pun namanya, mungkin memang ada. Di mana pun kekuatan seperti itu memang ada dan wajar. Hal ini ditegaskan oleh Arief Budiman (Tempo, 21 Mei 2000). “Saya kira Gus Dur memang benar bahwa ada komplotan yang mau menjatuhkan dia. Tapi, apakah ini sebuah masalah? Ini kan sesuatu yang wajar-wajar saja? Gus Dur tidak usah sesumbar mengenai hal ini sepanjang orang-orang yang mau mengganti Gus Dur itu tidak menggunakan kekerasan atau cara-cara lain yang melanggar hukum….”

Gus Dur memang terkesan begitu reaktif dalam menanggapi berbagai kritik yang diarahkan kepadanya. Banyak kritik yang dialamatkan kepadanya berawal dari kebiasaan lama Gus Dur yang tidak berubah setelah ia jadi presiden. Gus Dur memang begitu mudah ceplas-ceplos mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Beberapa tindakannya dan kebijakannya pun dinilai banyak kalangan sangat mengecewakan. Yang paling aktual, tentu saja penggantian Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla.

Sementara Gus Dur, menurut Amien Rais, kurang pandai menerima kritik. “Dalam hal ini, Gus Dur harus belajar pada Habibie, yang selalu menerima kritik dengan tersenyum,” ujar Amien sebagaimana ditulis oleh berpolitik.com, 21 Mei 2000.

Di lain pihak, reaksi orang terhadap pernyataan Gus Dur pun seringkali terlalu berlebihan. Misalnya, lontaran Gus Dur yang tiba-tiba untuk mencabut Tap MPRS No. XXV. “Seolah-olah pernyataan Gus Dur itu seperti pernyataan pak Harto yang harus jadi keputusan. Padahal, kita tentu saja tidak menginginkan Gus Dur seperti Pak Harto. Masalah seperti ini saya pikir tidak akan berlarut-larut kalau kita meyakini, semuanya tergantung pada MPR. Kalau MPR tidak berkenan mencabut, ya tidak apa-apa. Gus Dur tidak boleh marah. Yang terjadi, para elit politik memperdebatkan masalah ini secara berlebihan,” ujar Kacung Marijan, pengamat Politik dari Fisip Unair. (Tekad, No. 29/Th II/ 22-28 Mei 2000)

Lepas dari berbagai kontroversi di atas, kekecewaan terhadap Gus Dur ditengarai memang telah menghasilkan skenario untuk menggusurnya dalam sidang umum tahunan MPR pada Agustus mendatang. Salah satu strategi yang banyak dilansir media, adalah dengan menjadikannya sidang tahunan sebagai Sidang Istimewa yang akan mengadili presiden. Poros Tengah, kaukus politik yang menjadi motor utamanya untuk menggolkan Gus Dur jadi presiden, dikabarkan telah menawari PDI-P untuk menjadikan Mega sebagai presiden. (Tekad, No. 29). Bahkan Cornelis Lay, pengamat dari UGM yang sempat dicalonkan jadi sekjend PDI-P mengaku, pernah mendengar jika Amien Rais tidak memasalahkan kalau pun Mega yang jadi presiden.

Hanya saja, tanggapan resmi PDI-P terhadap tawaran poros tengah tampaknya masih dingin-dingin saja. Pernyataan Amien Rais di luar negeri yang mengatakan kemungkinan koalisi antara Golkar, PDI-P, dan Poros Tengah misalnya, ditanggapi kurang antusias oleh para aktivis PDI-P. memang, Amien menolak bila koalisi ini dimaksudkan untuk menggulingkan presiden. Namun, pernyataan ketua fraksi Refomasi M. Hatta Rajasa yang lugas sepertinya mengarah ke sana.

Di mata M. Hatta Rajasa, penggantian presiden pada sidang umum Agustus yang akan datang adalah bukan sesuatu yang mustahil. (detik.com, 14/4/2000)  “Kalau anggota MPR menghendaki itu, ya tidak mustahil. Itu kan masih dalam koridor demokrasi, reformasi, dan konstitusi.”

Menurut Hatta, saat ini Bangsa Indonesia memerlukan perubahan-perubahan, termasuk perubahan politik dan eknomi. Jika tanpa perubahan-perubahan itu, maka bangsa Indonesia tidak bisa maju-maju. Dalam hal perubahan politik, menurut Hatta, termasuk kemungkinan menggiring Presiden Gusdur dalam Sidang Istimewa, "Karena memang, Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang demokratis, reformis, sekaligus pemimpin yang tidak potensial membawa konflik."

Banyak pihak ragu bila koalisi itu benar-benar solid. Apalagi, Gusdur pun banyak yang meyakini akan berupaya mempertahankan jabatannya sampai 2004. Dan kalaupun koalisi itu benar-benar terjadi, seperti ditegaskan oleh Amien berulang-ulang, adalah sekadar untuk menekan presiden agar tidak macam-macam.

Soalnya, mengganti Gus Dur memang bukan perkara sepele. Walaupun ini bisa saja dilakukan (apalagi kalau koalisi itu benar-benar terwujud) tapi bisa menjadi preseden yang buruk bagi kelanjutan politik di negera ini.

Siapa yang bisa menjamin kalau penggantinya bisa segera menyelesaikan masalah yang sudah terlanjut akut? Bila gagal juga, apakah juga akan terus diganti, diganti, dan diganti? Sebuah eksperimen politik yang berisiko tinggi.

Yang sekarang hampir-hampir sudah bisa dipastikan, anggota dewan akan mengajukan interpelasi kepada presiden. Penjelasannya memang cuma “mengajukan pertanyaan kepada presiden”. Tapi implikasinya bisa serius, apalagi bila jawaban presiden dianggap tidak memuaskan.

Jadi, mungkin benar apa kata Arief Budiman. Kini giliran Gus Dur yang harus memahami kita, rakyat Indonesia. Sebab, bila terus saja kita yang dipaksa untuk memahami pelbagai langkah dan sikap Gus Dur yang kontroversial itu, mungkin ini merupakan tanda-tanda dari proses kejatuhannya. (Timi)

 

 

GusdurNet | 2000
webmaster@gusdurnet.com